Juknis Lomba Tata Mengasuh Bos Tahun 2016

Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 mengenai Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan tuntunan habis pakai, dan upah tak langsung berupa kecakapan, air, jasa telekomunikasi, pelestarian sarana dan prasarana, duit lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, terdapat beberapa jenis pembiayaan pendanaan dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana KEPALA. Download Juknis BOS 2017 adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya sistem non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pendidik program wajib belajar. B. Tenaga tata usaha (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan urusan sebagai petugas pendataan Dapodik), termasuk tenaga administrasi BOS untuk SD. Jadi misalnya ada sekolah mendapat kucuran dana BOS Rp 200 juta per tahun, maka untuk gaji guru tertinggi Rp 40 juta masing-masing tahun.
Pada pelaksanaan penatausahaan administrasi fiskal, khususnya bagi kalangan Bendahara Sekolah dan Bendahara MAJIKAN masih merasa adanya kesulitan, terutama terkait teknis serta tata cara pemotongan, penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagi sekolah sekata SD dan SMP secara jumlah peserta didik redup dari 60 akan dikasih dana BOS sebanyak 60 peserta didik.
Untuk mencapai tujuan di bagi, Pemerintah telah menyiapkan Sandaran Operasional Sekolah (BOS) yang akan disalurkan ke maktab negeri dan swasta di jenjang pendidikan dasar & menengah di Indonesia. Sebagai gambarannya Satuan Upah BOS yang diterima sambil SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/ SMK dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
Ia menambahkan, Kemendikbud juga perlu memastikan agar pemerintah daerah yang sudah mempunyai program BOS SMA/SMK tidak menghentikan bantuannya karena terdapat program serupa dari permerintahan sebuah negara pusat. Sergai, - Dalam kerangka meningkatkan serta memberikan pengertian tentang penggunaan dana Sandaran Operasional Sekolah (BOS) serta sistematika anggaran BOS yang tepat sasaran dan siap dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya tercipta tertib administrasi dan akuntabel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *